Pihak Sekretariat Jenderal DPR mengakui jika harga satu kursi yang ada
di ruang kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR mencapai Rp 24 juta. Hal
itu diketahui saat Badan Kehormatan DPR meninjau ruang kerja Banggar
yang terletak di Gedung Nusantara I, Selasa (17/1/2012). Peninjauan
dilakukan setelah BK mengklarifikasi Sekretaris Jenderal DPR Nining
Indra Saleh berserta jajarannya terkait berbagai proyek kontroversial, salah satunya renovasi ruang Banggar. Ketika itu, salah seorang anggota BK mengonfirmasi informasi yang beredar bahwa harga satu kursi mencapai Rp 24 juta. Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat membenarkan. "Ya, sekitar itu," kata dia. Setidaknya, ada 85 anggota Banggar yang bakal membahas anggaran di ruang senilai Rp 20,3 miliar itu. Jumlah itu belum termasuk tamu, yakni dari pemerintah. Kursi itu diimpor dari Jerman, sedangkan meja buatan pabrik lokal. Menurut Sumirat, kursi itu adalah pilihan pimpinan Banggar setelah pihak pelaksana memperlihatkan berbagai model kursi. Kursi untuk empat pimpinan Banggar berbeda dengan kursi anggota atau tamu. Kursi pimpinan lebih besar dan tinggi.
2. Harga 1 Kalender di DPR Rp 116.000
Proyek-proyek janggal di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat terus
bermunculan. Setelah renovasi toilet dan ruang Badan Anggaran DPR, kini
terungkap proyek pengadaan kalender tahun 2012 untuk anggota DPR. Uchok
Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, mengatakan,
anggaran pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar. Dana itu untuk
membuat kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR. Setiap anggota,
tambah Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender. Berarti, dicetak
sebanyak 11.200 lembar kalender. "Kalau melihat dari bentuk kalender
dengan foto-foto yang full colour dan jumlah halaman 13 lembar,
perkiraan harga Rp 15.000 per lembar," kata dia di Kompleks DPR, Senin
(16/1/2012). Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana untuk
mencetak seluruh kalender hanya Rp 168 juta. Dengan alokasi dana Rp 1,3
miliar, tambahnya, harga satu lembar kalender sekitar Rp 116.000.
"Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan. Harga kalender ini
memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek publik dan
menyakiti hati rakyat," ujar Uchok.3. Proyek Perawatan Gedung 500 M
Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung, menjelaskan, gedung parlemen dan
rumah dinas anggota DPR memiliki anggaran perawatan Rp500 miliar. Angka
itu yang kemudian didetailkan Sekretariat Jenderal DPR. "Itu semua pagu
dibicarakan, ditetapkan, di Badan Anggaran," kata politikus Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) itu. "Tapi tidak boleh ada yang sendiri-sendiri
memutuskan anggaran di internal DPR kecuali badan yang sudah ditetapkan
yaitu Badan Urusan Rumah Tangga," katanya. Usulan renovasi, kata
Tamsil, datang dari Sekretariat Jenderal. "Perawatan gedung ini dalam
tanggung jawab kesekjenan," katanya. Sekretariat Jenderal sendiri
mengajukan anggaran Rp800 miliar, namun Badan Anggaran hanya menyetujui
Rp500 miliar. Pagu anggaran Rp500 miliar itu, kata Tamsil, ditetapkan
oleh Badan Anggaran DPR. Badan Anggaran tidak menetapkan detail-detail
seperti Rp20 miliar untuk renovasi ruang Badan Anggaran. "Mungkin
satu-satu, tapi ada pagunya Rp500 miliar perawatan gedung secara total."
kata Tamsil. Dan anggaran tersebut, kata Tamsil, tidak selalu habis
terpakai. Karena itu, kata Tamsil, wajar Ketua DPR Marzuki Alie tidak
tahu anggaran detail karena semua di bawah kewenangan Sekretaris
Jenderal. "Sekjen itu yang harus menyampaikan hasil tendernya segala
macam. Dan kita tunggulah laporan pertanggungjawaban Sekjen nanti."
Namun, meski itu kewenangan Sekjen, Tamsil melihat, proyek Rp20 miliar
untuk renovasi ruang Badan Anggaran tidak wajar. "Boleh saja itu tapi
ruangannya berapa luas? Kalau 100 meter, tidak wajar itu tapi dia kan
sudah bilang harga kursi Rp20 miliar, itu juga tidak wajar itu. Ya kan?"
kata Tamsil. Lempar Tanggung Jawab Proyek gila-gilaan di lingkungan DPR
menjadi sorotan tajam publik. Dalam sepekan terakhir, hampir semua
media cetak, elektronik dan situs online memberitakan tentang
kejanggalan proyek-proyek internal DPR. Masing-masing pihak di DPR
seperti kebakaran jenggot. Semua mengaku tidak tahu dan saling
menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Ketua DPR Marzuki
Alie yang bertindak sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
mengaku tidak tahu. Yang paling jadi kambing hitam adalah Sekjen DPR,
Nining Indra Saleh. BURT dan Banggar DPR melempar tanggung jawab terkait
renovasi ruang kerja Banggar di Gedung Nusantara I yang menghabiskan
dana hingga Rp 20,3 miliar. Tamsil Linrung, pimpinan Banggar mengatakan,
usulan renovasi ruang Banggar datang dari Sekretariat Jenderal DPR, dan
usulan itu bersamaan seluruh usulan pembangunan DPR. "Pagunya Rp 500
miliar untuk perawatan gedung secara total," kata Tamsil seusai rapat
konsultasi bersama Badan Kehormatan DPR, Senin (16/1). Menurut Tamsil,
Banggar tak perlu tahu hingga detail usulan yang diajukan Setjen DPR.
"Banggar kan tidak detail. Itu kan anggaran ada perawatan gedung ini,
rumah dinas, dan perawatan lain-lain kan banyak," ucap politisi PKS itu.
Senada disampaikan Wakil BURT Refrizal. Meski tahu mengenai alokasi
dana sekitar Rp 20 miliar, menurut Refrizal, BURT tidak tahu hingga
detail usulan dari Setjen DPR itu. "Kita taunya glondongan. Detailnya
kita tidak," ucapnya. Ketika ditanya apakah wajar alokasi dana Rp 20
miliar untuk renovasi ruangan, Refrizal menjawab, "Tanya ke Sekjen
(Nining Indra Saleh). Dia kan yang usulkan ke kita. Dia punya standarnya
yang ukuran negara. Dia tahu banget detail aturan itu," kata politisi
PKS itu. Sebelumnya, Nining mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan
proyek yang sudah disetujui BURT. Atas pernyataan Nining itu, Refrizal
menjawab, "BURT itu tentukan kebijakannya. Kalau detailnya bukan di
BURT. Tanggung jawabnya ada masing-masing. Betul dia melaksanakan. Tapi
yang mengusulkan dari pelaksanaan itu siapa? Yah dia juga yang masukan.
Masa BURT yang usulkan angka-angka itu. Dari mana anggota DPR tahu?"
Refrizal menambahkan, jika ada penyimpangan dalam proyek itu, sebaiknya
diusut. Sebagai Ketua Bidang Pengawasan di BURT, Refrizal mengaku sudah
meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk
menginvestigasi proyek itu. Peneliti Hukum dan Politik Anggaran
Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan DPR tidak pernah mau
berniat memperbaiki kinerjanya sama sekali sampai detik ini. "Kita lihat
saja, mereka sering Kucing-kucingan dan lempar tanggung jawab, di
antara anggota DPR sndiri, parahnya antara BURT dan setjen," tegas Roy.4. Bagusin Toilet 200 M
Toilet-toilet di Gedung Nusantara I DPR yang rusak dan bau akan disulap
menjadi anyar alias baru. DPR mengalokasikan dana Rp 2 miliar untuk
merenovasi toilet. Humas Setjen DPR, Jaka Winarko, mengatakan dana untuk
renovasi toilet di Gedung Nusantara I DPR sudah dianggarkan sebesar Rp 2
miliar pada tahun 2012. Renovasi dianggap perlu karena banyak toilet
yang rusak dan bau. "Tetapi itu baru alokasi," kata Jaka saat dihubungi
detikcom, Selasa (3/1/2011). Dikatakan dia, toilet-toilet yang berada di
gedung berlantai 24 tersebut akan dicek lagi. "Setiap lantai kan kalau
tidak salah, ada 4 toilet. Nah, itu akan kita cek semua mana yang perlu
direnovasi, mana yang tidak. Setelah itu yang perlu direnovasi, kita
renovasi," ujar Jaka. Menurut dia, apabila nantinya renovasi toilet
tidak mencapai Rp 2 miliar, maka sisa anggaran akan dikembalikan ke kas
negara. "Kalau ternyata anggarannya tidak sampai Rp 2 miliar, misalnya
Rp 1,5 miliar atau Rp 1 miliar sisanya akan dikembalikan ke kas negara.
Tetapi, kalau kurang akan ada alokasi di anggaran perubahan," kata Jaka.
Kapan renovasinya? "Belum. Kita sedang mengecek dulu, sedang didata
berapa yang perlu direnovasi," jawab Jaka.5. Beli Parfum Buat Gedung DPR Seharga 1,59 M
Proyek-proyek janggal di DPR satu-persatu terus terkuak. Setelah
renovasi toilet Rp2 miliar dan ruang Badan Anggaran DPR Rp20 miliar,
selanjutnya terungkap pula nilai proyek pengharum ruangan DPR Rp1,59
miliar. Berikutnya proyek kelender Rp1,3 miliar, proyek layar wellcome
DPR Rp4,8 miliar, proyek makanan rusa Rp598 juta dan total nilai proyek
perawatan gedung DPR Rp500 miliar. Data-data dan angka nilai proyek DPR
yang janggal tersebut diungkap oleh Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (Fitra). Uchok Sky Khadafi, Kordinator Investigasi dan Advokasi
FITRA, mengatakan, anggaran pengadaan kalender mencapai Rp 1,3 miliar.
Dana itu untuk membuat kalender yang dibagikan kepada 560 anggota DPR.
Setiap anggota, tambah Uchok, mendapat jatah sebanyak 20 kalender.
Berarti, dicetak sebanyak 11.200 lembar kalender. "Kalau melihat dari
bentuk kalender dengan foto-foto yang full colour dan jumlah halaman 13
lembar, perkiraan harga Rp 15.000 per lembar," kata dia di Kompleks DPR,
Senin (16/1). Dengan demikian, lanjut Uchok, diperkirakan dana untuk
mencetak seluruh kalender hanya Rp168 juta. Dengan alokasi dana Rp 1,3
miliar, tambahnya, harga satu lembar kalender sekitar Rp116.000.
"Pembelian kalender ini betul-betul kemahalan. Harga kalender ini
memperlihatkan kepada publik bahwa DPR sedang meledek publik dan
menyakiti hati rakyat," ujar Uchok. Pengadaan kalender ini tentu saja
membuat gerah anggota dewan. Eva Kusuma Sundari dari Komisi III menilai
kelakuan Sekjen yang mengadakan proyek tersebut hanya membuat ulah dan
memperlemah kinerja anggota dewan tanpa melakukan analisis terlebih
dahulu. "Saya belum lihat kalendernya, tapi saya dapat info katanya itu
muka Pak Marzuki semua, ya itu bisa dibilang kampanye terselubung. Atau
bisa dikatakan ada penjilatan yang dilakukan Sekjen," jelasnya. Proyek
pengadaan pengharum ruangan DPR nilai totalnya Rp 1,6 miliar. Diambil
dari situs resmi milik DPR, proyek ini akan menggunakan anggaran tahun
2012. Nama paket proyeknya adalah 'PEWANGI (PENGHARUM RUANGAN) DPR RI'.
Peserta perusahaan yang ingin ikut bersaing dalam tender ini harus
memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi
Peruasahaan bidang Jasa Lainnya, sub bidang Jasa Pembersih (Cleaning
Service) dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku. Selain itu,
perusahaan tersebut juga harus memiliki Sertifikat Asosiasi Perusahaan
Klining Servis Indonesia (APKLINDO) yang masih berlaku. Pengambilan
dokumen lelang dilakukan pada 28 November 2011 pukul 10:00 s/d 6
Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan Pertamanan
Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR. Sedangkan untuk proyek makanan dan
perawatan rusa yang jumlahnya cuma belasan ekor saja di taman DPR
dialokasikan dana Rp598 juta. Dari situs DPR dikatakan perusahaan yang
boleh bersaing untuk mendapatkan proyek ini harus memiliki SIUP Kecil
dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan bidang Jasa
Lainnya, sub bidang Obat-Obatan Tanpa Resep, pakan ternak dengan
kualifikasi Kecil yang masih berlaku. Pengambilan dokumen lelang
dilakukan pada 30 November 2011 pukul 10:00 s/d 8 Desember 2011 pukul
12:00 bertempat di Bagian Gedung dan Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai
2, gedung DPR. Dihubungi terpisah, Humas Setjen DPR Jaka Winarko mengaku
tidak mengetahui soal proyek tersebut. Namun dia menegaskan rusa-rusa
tersebut masih ada di taman Gedung DPR. Sementara itu dialokasikan dana
Rp4,8 miliar untuk proyek dua unit layar LED yang dipajang di depan
Gerbang DPR. Layar-layar itu akan menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR
serta aneka kegiatan anggota dewan. Pantauan Senin (16/1), satu unit
layar LED berukuran 3x2 meter sudah terpasang di atas tiang bulat
setinggi tiga meter di halaman luar Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Sedangkan satu unit lainnya masih dalam pengerjaan. Di lokasi yang sama,
sebelumnya sudah dipasang gambar pimpinan DPR dalam sebuah papan ukuran
3x2 meter. Tetapi, papan itu hanya dipasang untuk acara-acara tertentu,
misalnya ucapan selamat Tahun Baru, Idul Fitri dan Natal. Sebentar
lagi, pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi
maupun Slipi dapat menyaksikan gambar-gambar pimpinan DPR. Pengguna
jalan juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan DPR yang akan dimunculkan
dalam layar ini. Sumber di internal Setjen DPR, mengatakan proyek ini
senilai Rp 4,8 miliar. Menurut dia, tidak ada mekanisme tender yang
digelar terbuka menyangkut proyek ini. Sumber itu mengatakan, MPR dengan
proyek serupa hanya menghabiskan anggaran Rp 2,1 miliar. Ketua DPR
Marzuki Alie tidak membantah proyek ini tidak melalui tender. Padahal
sesuai UU, proyek di atas Rp200 juta harus melalui mekanisme tender.
Namun, Setjen DPR mengabaikan peringatan Marzuki. "LED sudah
berkali-kali saya ingatkan, tapi spesifikasi yang dibuat, diatur
(sedemikian rupa) sehingga tidak bisa tender. Padahal barangnya umum,"
kata Marzuki saat dikonfirmasi. Memang tidak ada dokumen tender yang
dibuka Setjen DPR menyangkut proyek ini, termasuk di website
lpse.dpr.go.id, tempat pelelangan proyek DPR diumumkan.6. Karpet Ruang Banggar Rp5 Juta Permeter
JAKARTA-Ruang rapat baru Badan Anggaran DPR senilai Rp 20 miliar itu,
cukup banyak menggunakan barang impor. Selain menggunakan seratusan
kursi impor, lantai ruangan seluas 400 meter persegi itu juga dilapisi
karpet impor yang permeternya Rp5 juta. Menurut di internal Setjen DPR,
merk karpet ruang Banggar DPR itu adalah Milliken. Untuk mendapatkan
karpet seharga Rp 5 juta per meter itu, harus indent hingga 4 bulan.
Anggaran karpet ini menduduki porsi cukup besar di samping pengadaan
kursi yang juga impor. Pihak Setjen DPR enggan memaparkan rincian
pembelanjaan proyek pembangunan ruang Banggar DPR. "Saya kira tidak, itu
dokumen negara," tutur Kepala Biro Harbangin DPR, Sumirat, kepada
wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1). Namun ia tak
membantah karpet di ruang rapat baru Banggar DPR merupakan barang
kualitas wahid. Karena memang ditujukan untuk kenyamanan anggota anggota
parlemen yang adalah wakil rakyat. Ruang rapat baru Badan Anggara DPR
telah dilelang pada bulan Oktober 2011 lalu. Perkiraan harga proyek
keseluruhan Rp 20.370.893.000. Pembangunan ruang baru Banggar tidak
banyak yang tahu karena dilaksanakan pada masa reses DPR, periode
Desember 2011 lalu. Dan saat anggota Banggar DPR memasuki masa sidang
baru, anggota Banggar DPR akan menempati ruangan baru.
7. Layar 'Welcome to DPR' Seharga Rp 4,8 Miliar
Jakarta - Dua unit layar LED seharga Rp 4,8 miliar bakal mejeng di depan
Gerbang DPR. Layar-layar itu akan menampilkan wajah-wajah pimpinan DPR
serta aneka kegiatan anggota dewan. Pantauan detikcom, Senin
(16/1/2012), satu unit layar LED berukuran 3x2 meter sudah terpasang di
atas tiang bulat setinggi 3 meter di halaman luar Gedung DPR, Senayan,
Jakarta. Sedangkan satu unit lainnya masih dalam pengerjaan. Di lokasi
yang sama, sebelumnya sudah dipasang gambar pimpinan DPR dalam sebuah
papan ukuran 3x2 meter. Tetapi, papan itu hanya dipasang untuk
acara-acara tertentu, misalnya ucapan selamat Tahun Baru, Idul Fitri dan
Natal. Sebentar lagi, pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto
dari arah Semanggi maupun Slipi dapat menyaksikan gambar-gambar pimpinan
DPR. Pengguna jalan juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan DPR yang
akan dimunculkan dalam layar ini. Sumber detikcom di internal Setjen
DPR, mengatakan proyek ini senilai Rp 4,8 miliar. Menurut dia, tidak ada
mekanisme tender yang digelar terbuka menyangkut proyek ini. Sumber itu
mengatakan, MPR dengan proyek serupa hanya menghabiskan anggaran Rp 2,1
miliar. Ketua DPR Marzuki Alie tidak membantah proyek ini tidak melalui
tender. Padahal sesuai UU, proyek di atas Rp 200 juta harus melalui
mekanisme tender. Namun, Setjen DPR mengabaikan peringatan Marzuki. "LED
sudah berkali-kali saya ingatkan, tapi spesifikasi yang dibuat, diatur
(sedemikian rupa) sehingga tidak bisa tender. Padahal barangnya umum,"
kata Marzuki saat dikonfirmasi detikcom. Memang tidak ada dokumen tender
yang dibuka Setjen DPR menyangkut proyek ini, termasuk di website
lpse.dpr.go.id, tempat pelelangan proyek DPR diumumkan.8. Tempat Parkir Motor DPR Senilai Rp 3 M
Pembangunan parkiran motor di kawanan Gedung DPR telah separuh jalan.
Seperti apa pembangunan tempar parkir yang menelan dana hingga Rp 3
miliar itu?. Pantauan detikcom di lokasi pembangunan parkiran motor baru
DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (9/1/2012), proyek pembangunan
parkiran mahal ini tengah dalam pengerjaan. Tak ada pengumuman tender
telah usai ke media. Namun puluhan tiang penyangga telah terpasang rapih
di atas lantai yang sudah dicor setebal 10 cm. Lokasi pengerjaan proyek
ditutupi seng alumunium setinggi 3 meter. Membuat tak banyak orang tahu
ada proyek senilai Rp 3 miliar sedang berlangsung. Puluhan pegawai yang
bekerja juga tengah mempersiapkan tiang pancang atas untuk cor lantai
kedua. Beberapa pekerja tengah memotong-motong besi untuk persiapan cor
lantai kedua. Sementara beberapa pegawai tampak sedang beristirahat
tiduran di tenda terpal biru yang dipasang di tengah-tengah lokasi
pengerjaan proyek. Sang mandor tampak mengawasi dari pinggiran sembari
mengacung-acungkan tangan memberi komando. Suara bising, dentuman palu,
alat las, dan gergaji besi terdengar sampai gedung DPD RI. Para penikmat
santap siang di Pujasera DPR juga cukup terganggu dengan pengerjaan
proyek akhir tahun DPR ini. Parkiran motor seharga Rp 3 miliar ini
dibangun di atas tanah seluas lapangan sepak bola di depan Gedung DPD
RI. Pihak Setjen DPR telah menyatakan parkiran motor ini akan dibangun
setinggi dua lantai untuk menampung 2.000 motor staf anggota DPR dan
Setjen DPR. Untuk sementara waktu parkiran motor staf DPR dipindahkan ke
belakang Gedung Nusantara I DPR. Parkiran dadakan itu tanpa atap di
lapangan di dekat pintu masuk belakang Gedung DPR.9. Beli Mesin Foto copy 4 M
Mesin Fotocopy DPR Dibandrol Rp 4 Miliar 21 Jan 2012 Diputuskan Pleno
BURT, Diteken Pius Lustrilanang Kebobrokan pengadaan proyek-proyek di
DPR satu per satu mulai terbuka. Belum tuntas kontroversi renovasi
toilet Rp 2 miliar dan renovasi ruang rapat Badan Anggaran Rp 20,3
miliar, kini terkuak pembelian mesin fotocopy seharga Rp 4 miliar.
ANGGARAN pembelian mesin fotocopy sebesar Rp 4 miliar itu disetujui
bersama anggaran lainnya untuk pembelian mobil Toyota Camry dan
pembangunan lapangan futsal Kompleks DPR Kalibata, Jakarta Selatan.
Sehingga total anggaran yang disahkan dalam satu surat keputusan itu
sebesar Rp 6,5 miliar. Anggaran tersebut diputuskan dalam rapat pleno
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bersama Sekretaris Jenderal
DPRtentang realokasi anggaran pembangunan gedung bam DPR. Keputusan itu
dituangkan dalam surat keputusan rapat Nomor 162/ BURT/R.PLENO/MS.IV/07/
2011. Surat keputusan tertanggal 22 Juli 2011- itu ditandatangi Wakil
Ketua BURT Pius Lustrilanang. Rincian anggaran sebesar Rp 6,5 miliar itu
dialokasikan untuk tiga item. Yaitu, untuk pembelian mesin fotocopy
seharga Rp 4.026.000.000, satu unit Toyota Camry seharga Rp
470.500.000,dan pembangunan lapangan futsal di rumah dinas DPR Kalibata
seharga Rp 2 juta. Anggota DPR yang juga teman satu fraksi Pius
Lustrilanang di Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat membenarkan adanya
pengadaan barang-barang tersebut. Namun satu-satunya yang dipakai adalah
mesin fotocopy. Menurut Martin, pembelian mesin fotocopy tersebut
sangat berlebihan dan tidak diperlukan. "Sangat berlebihan, fotocopy di
Komisi III saja masih sangat baik dan sangat layak dan bebannya pun
tidak terlalu berat. Tapi tanpa ada permitaan dari Komisi IH langsung
dikirimkan, padahal tidak perlu. Biayanya besar sekali,pemborosan!,"
ujar Martin kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Komentar minus juga
dilontarkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Gamari Sutrisno. Dia
mengatakan, selama ini pengadaan barang dan jasa di DPR memang kerap
tidak transparan dan akuntable. Dia mengaku, tidak tahu persis tentang
pengadaan fotocopy seharga Rp 4 miliar itu. "Diduga kuat terjadi korupsi
karena terindikasi bahwa kualitas barang dan jasa yang tidak seimbang
dengan harga. Artinya bahwa kewajaran harga sepatutnya dipertanyakan.
Untuk itu perlu dilakukan audit investigatif secara menyeluruh,"
paparnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Gamari menambahkan, meskipun
tidak mengetahui adanya mesin fotocopy baru, dirinya menganggap
pengadaan barang baru merupakan pemborosan keuangan negara. "Sampai
sekarang saya belum terima informasi mengenai hal itu, tetapi jika ada
pengadaan barang baru, maka telah terjadi pemborosan, karena yang lama
masih digunakan," ujarnya. Dia menambahkan, yang perlu dipertanyakan
saat ini adalah biaya pemeliharaan gedung yang cukup besar tapi ternyata
banyak yang tidak terpelihara. "Seperti di lantai empat dekat ruangan
saya, bocor tapi tidak diperbaiki," pungkasnya.10. Proyek Rp 598 Juta untuk Beri Makan Rusa di DPR
Tahun 2008 lalu, belasan rusa didatangkan untuk menghiasi Gedung DPR. Namun seiring waktu berjalan, kabar soal rusa itu tidak pernah terdengar. Justru yang ada adalah adanya tender untuk pemeliharaan binatang bertanduk cantik itu. Diambil dari situs resmi milik DPR, Senin (16/1/2012), proyek ini akan menggunakan anggaran tahun 2012. Nama paket proyeknya adalah 'PEMELIHARAAN RUSA, PERAWATAN MEDIS RUSA DAN BIAYA MAKAN RUSA DPR RI'. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp 598 juta. Perusahaan yang boleh bersaing untuk mendapatkan proyek ini harus memiliki SIUP Kecil dan Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan bidang Jasa Lainnya, sub bidang Obat-Obatan Tanpa Resep, pakan ternak dengan kualifikasi Kecil yang masih berlaku. Pengambilan dokumen lelang dilakukan pada 30 November 2011 pukul 10:00 s/d 8 Desember 2011 pukul 12:00 bertempat di Bagian Gedung dan Pertamanan Gedung Mekanik, Lantai 2, gedung DPR. Dihubungi terpisah, Humas Setjen DPR Jaka Winarko mengaku tidak mengetahui soal proyek tersebut. Namun dia menegaskan rusa-rusa tersebut masih ada di taman Gedung DPR. "Jumlah pastinya saya tidak tahu, karena kan sudah beranak," kata Jaka kepada detikcom. Tentang proyek perawatan rusa itu, Jaka juga tidak tahu menahu. "Detailnya saya nggak tahu, apakah proyek itu sudah berlangsung atau tidak," ujarnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar